Kebijakan bantuan subsidi upah atau BSU Kemnaker menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Bahkan ada sebuah rumah makan yang akan memotong upah karyawan, jika mereka menerima BSU dari pemerintah. Bolehkah pemberi kerja bertindak demikian? Apakah BSU akan bertentangan dengan kebijakan perusahaan?
Memahami BSU Kemnaker
BSU merupakan program yang dirancang oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai langkah pencegahan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kondisi ekonomi yang sulit, seperti pandemi COVID-19. Program bertujuan untuk mendukung pekerja secara finansial berupa subsidi upah sebesar Rp600 ribu, sehingga perusahaan dapat menjaga karyawan untuk tetap bekerja dan mengurangi pemutusan kerja.
Syarat karyawan yang dapat menerima BSU Kemnaker adalah:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
- Gaji maksimal Rp 3,5 juta atau setara dengan UMP/UMK yang berlaku di daerahnya
- Bukan PNS, TNI, dan Polri
- Belum menerima bantuan program dari pemerintah lainnya, seperti program prakerja, program keluarga harapan, atau bantuan produktif untuk usaha mikro
Baca juga: Merekrut Lebih Banyak Karyawan di Tengah Ketidakpastian, Mungkinkah?
4 Tahapan Karyawan Mendaftar BSU Kemnaker
Bagi karyawan yang telah memenuhi syarat dan ingin mendaftar BSU Kemnaker, berikut adalah langkah mudahnya:
- Kunjungi website Kemnaker
- Buat akun untuk mendaftarkan diri
- Aktivasi melalui kode OTP yang dikirim melalui SMS
- Isi data diri dan lokasi
- Jika berhasil ditetapkan menjadi penerima BSU, peserta akan diberikan notifikasi
- Pada proses penyaluran, dana akan dicairkan melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah
Sejalan dengan proses tersebut, penyaluran dana melalui PT Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU.
Referensi artikel: Fenomena Overwork: Antara Tuntutan Ekonomi, Beban Kerja, dan Tantangan Ketenagakerjaan
Beberapa Masalah dalam BSU Kemnaker
Dalam praktiknya, ada beberapa masalah dalam proses pendaftaran maupun penyaluran dana ke rekening penerima. Salah satu masalah yang kerap dijumpai adalah gagal transfer, karena salah nomor rekening akibat salah pengetikan. Kondisi itu dapat menjadi kesalahan fatal karena dana tidak bisa tersalurkan kepada penerima.
Masalah lain adalah dana yang tidak cair dalam waktu yang diharapkan, meski penerima memenuhi semua syarat yang ditetapkan. Ini dapat disebabkan karena proses administratif yang memakan waktu, volume permohonan yang tinggi, atau masalah teknis dalam sistem transfer.
Lalu, apa yang dapat Anda lakukan sebagai HRD?
Anda dapat membantu dan mendampingi karyawan saat proses administrasi pendaftaran BSU dan memastikan bahwa semua data yang dimasukkan sudah sesuai dengan penerima. Anda juga dapat memberikan reassurance kepada karyawan dengan berkomunikasi secara terbuka sebagai bentuk dukungan moral.
BSU Kemnaker dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mencegah PHK. Sebagai HRD, Anda bisa mendampingi karyawan yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri mereka sebagai penerima BSU dan memastikan semua data telah diisi dengan benar.
Artikel selanjutnya: Pekerjaan Layak 2026 Stagnan dan Hadapi 4 Tantangan yang Berdampak Serius
BSU Kemnaker 2026
Pemerintah segera menyalurkan BSU Kemnaker 2026. Untuk membiayai anggaran tersebut, pemerintah menggelontorkan hampir Rp12 triliun kepada 13,3 juta pekerja.
Bantuan akan disalurkan mulai Oktober hingga Desember tahun ini melalui rekening bank sebesar Rp900 ribu, sehingga penyaluran dana per bulan, yakni Rp300 ribu. Namun, pemerintah belum mengeluarkan kriteria penerima BSU Kemnaker 2026, apakah kriteria sama seperti sebelumnya atau tidak.
Di sisi lain, laman BSU Kemnaker tidak bisa diakses, sementara itu laman BSU BPJS Ketenagakerjaan masih dalam pengembangan. Laman tersebut berfungsi untuk mengecek NIK dan memastikan karyawan berhak menerima BSU Kemnaker 2026.
Leave a Reply