Alasan Divisi HR Perlu Seorang Sarjana Hukum

Divisi HR memerlukan seorang sarjana hukum. Divisi ini tak melulu membutuhkan lulusan psikologi maupun manajemen sumber daya manusia (SDM). Mengapa demikian?

Divisi HR berperan signifikan karena mereka mengemban tugas rekrutmen, onboarding karyawan baru, learning and development, hingga memahami regulasi ketenagakerjaan. Regulasi ini berhubungan dengan kontrak kerja, jam kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menjaga kerahasiaan perusahaan. Dan, pemahaman tentang hal tersebut memerlukan pendapat dari sarjana hukum.

Peluang Kerja Bagi Sarjana Hukum

Bidang hukum membuka lebar kesempatan berkarier kepada alumninya. Baik di lembaga pemerintahan, perusahaan, maupun praktisi independen. Sebut saja:

• Jaksa
• Hakim
• Konsultan hukum
• Advokat
• Karyawan HR
• Notaris
• Legal officer
• Tenaga profesional di institusi keuangan

Pekerjaan tersebut mencerminkan ragam peluang yang luas di bidang hukum. Mereka dapat berkontribusi untuk masyarakat maupun industri.

Sarjana Hukum Dapat Bekerja Di Divisi HR

Ya, divisi HR membutuhkan sarjana hukum. Mereka dapat bermitra dengan karyawan yang berlatar belakang pendidikan psikologi dan manajemen SDM.

Tentu, penyusunan tersebut harus mematuhi undang-undang dan regulasi ketenagakerjaan. Seorang sarjana hukum akan menggunakan ilmunya untuk memahami dan menjelaskan isi peraturan negara kepada HR, sehingga mereka dapat menyusun kebijakan dalam konteks pekerjaan.

Bersama dengan HR, ia akan mengelola hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan serta menangkap potensi masalah di masa depan. Tim juga memastikan perusahaan mematuhi regulasi, baik yang menyangkut masalah ketenagakerjaan maupun bisnis.

Perbedaan Tugas Divisi HR Dan Legal

Divisi HR

Divisi HR bertanggung jawab untuk merencanakan serta mengoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, termasuk rekrutmen, pengembangan, hingga retensi karyawan.

Tanggung jawabnya meliputi:

1. Merencanakan anggaran dan rencana kerja di bidang kepegawaian
2. Mengkoordinasikan kebutuhan pegawai dengan departemen lain dan menyeleksi sesuai standar perusahaan
3. Mengembangkan program pelatihan, karier, dan kaderisasi sesuai kebijakan
   perusahaan
4. Menganalisis kompensasi pegawai, seperti gaji, tunjangan, dan lembur
5. Menegakkan peraturan perusahaan dan mengawasi karyawan
6. Berkolaborasi dengan tim keuangan, legal, dan manajemen

Divisi legal

Divisi legal bertugas memberikan pandangan hukum terhadap isu-isu yang dihadapi oleh perusahaan dan mengelola perizinan serta kontrak kerja.

Tanggung jawab meliputi:

1. Mewakili perusahaan dalam pengadilan dan pihak eksternal berdasarkan kuasa dari manajemen
2. Mengurus dokumen perizinan perusahaan
3. Memantau penerapan peraturan perusahaan dan undang-undang
4. Mengelola dan memberikan saran hukum, seperti dalam pembuatan kontrak kerja dan perjanjian bisnis
5. Menyediakan pertimbangan hukum kepada departemen lain
6. Berkolaborasi dengan divisi HR, bisnis, dan manajemen

Penting Bagi HR Memahami Hukum & Peraturan

Dalam perusahaan, divisi HR memiliki dua peran utama, yaitu mendukung perusahaan dan memastikan hak serta kewajiban karyawan telah sesuai regulasi.

Di sisi perusahaan, HR mengelola sumber daya manusia untuk memajukan bisnis. Pada sisi karyawan, HR mewujudkan hak dan kewajiban serta menghubungan mereka dengan manajemen.

Di sisi lain, HR perlu memperbarui informasi terkini tentang undang-undang ketenagakerjaan dan regulasi berkaitan dengan hal itu. Mematuhi regulasi akan menciptakan harmonisasi dalam kegiatan bisnis. Baik dengan tenaga kerja, investor, industri, hingga pemangku kebijakan.

Buat HR single fighter atau bertugas sendiri, Anda wajib memahami regulasi ketenagakerjaan. Bahkan Anda menjadi sumber utama bagi atasan dan karyawan yang bertanya tentang isu tenaga kerja.

Informasi yang Anda sampaikan kepada mereka harus berdasarkan keahlian. Bukan tak mungkin, informasi tersebut adalah bahan bagi manajemen untuk membuat keputusan tentang perjanjian kerja, jam kerja, upah lembur, sampai dengan PHK.

Keputusan yang tidak sesuai regulasi menjadi risiko perusahaan. Mereka dapat menghadapi gugatan atau tuntutan hukum. Jadi, HR harus mampu menyampaikan informasi secara tepat dan jelas kepada perusahaan.

Memang, kondisi itu tidak mudah dijalankan oleh seseorang yang tidak memiliki gelar sarjana hukum. Namun, Anda dapat menggunakan jasa konsultan legal atau bergabung dengan komunitas HR-legal atau praktisi hubungan industrial.

Ada tiga regulasi ketenagakerjaan yang penting Anda pahami, yakni:

1. UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, telah diubah oleh UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
2. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat, dan PHK
3. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, termasuk hal-hal seperti upah minimum dan komposisi pengupahan

Penutup

Kehadiran sarjana hukum dalam divisi HR mendukung tujuan perusahaan. Artinya, dengan pemahaman ilmu hukum, mereka akan menyarankan manajemen dalam pengelolaan SDM dan praktik bisnis harus sesuai regulasi. Mereka juga berperan menghindarkan perusahaan dari potensi masalah yang muncul di masa mendatang. Keselarasan antara praktik HR dan hukum adalah kunci untuk keberhasilan dan
keberlanjutan perusahaan.