Menghadapi perbedaan pandangan politik di lingkungan kerja tidaklah mudah.
Jajak pendapat Glassdoor yang melibatkan lebih dari 1,200 karyawan memperlihatkan sebanyak 57% karyawan mengatakan mereka pernah mengobrol tentang politik ketika bekerja, meskipun 60% percaya bahwa diskusi politik di kantor tidak dapat diterima.
Diskusi politik dapat memicu pendapat kontroversial hingga ketegangan emosi. Alhasil, diskusi bukan bertujuan menambah wawasan, tetapi membuat hubungan kerja tidak harmonis. Bahkan berpengaruh dalam kinerja karyawan.
Untuk meminimalisir atau mencegahnya, HR bersama manajemen dapat membuat strategi untuk mengelola perbedaan politik.
1) Cek peraturan perusahaan
Jika HR dan tim ingin menerapkan peraturan mengenai pandangan politik, sebaiknya cek kembali peraturan perusahaan. Apakah perusahaan telah memilikinya atau belum?
Jika belum, pertimbangkan untuk membuat peraturan tambahan tentang politik di lingkungan kerja. Buat peraturan yang jelas dan tidak menyimpang dari undang-undang. Setelah itu, bicarakan peraturan dengan para karyawan atau serikat pekerja. Jika semua setuju, HR dapat mengimplementasikannya.
Peraturan yang bisa Anda tambahkan, antara lain:
2) Peraturan di media sosial
Setiap orang berhak memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadi. Namun pertimbangkan jika seorang karyawan menjelek-jelekkan salah satu parpol atau mendukung salah satu calon kepala daerah. Hal itu dapat berpengaruh terhadap nama baik perusahaan.
Sebaiknya, Anda memiliki peraturan media sosial untuk melindungi reputasi, memiliki kepercayaan masyarakat terhadap jenama perusahaan, dan stakeholder serta investor.
“Kalau sekadar pandangan politik enggak masalah, ya. Asal enggak disebarkan di medsos karena akan membawa nama perusahaan,” ujar Ibnu Kholil, Head of Ops Anteraja, Kamis (11/11/2021).
3) Larangan menampilkan atribut kampanye
Vanessa Matsis-McCready, Associate General Counsel dan Director of HR di Engage PEO, menjelaskan HR berperan penting dalam mengelola perbedaan politik di tempat kerja.
Salah satunya meminta karyawan untuk tidak menampilkan slogan atau logo kampanye di lingkungan kerja. Hal itu termasuk menampilkan sekaligus membawa atribut kampanye (pemilu, pilpres, dan pilkada). Jelaskan kepada karyawan bahwa hal itu dapat mengganggu rekan kerja yang bersikap netral.
4) Pemberlakuan sanksi
Anda dapat memberlakukan sanksi bagi karyawan yang terbukti melanggar peraturan, seperti menghina pilihan politik rekan kerja atau mengejek salah satu calon legislatif.
Sebelumnya, lakukan investigasi masalah terlebih dahulu. Karena langkah ini bukan untuk membungkam kebebasan berpendapat, tetapi manajemen perlu melindungi reputasi perusahaan.
5) Menghargai perbedaan pendapat
Diskusi politik di lingkungan kerja tak bisa dihindari. Baik saat pemilu atau ketika pemerintah memberlakuan kebijakan baru.
Daripada menghindarinya, ada baiknya Anda mendorong karyawan untuk saling menghargai perbedaan pendapat. Anda juga dapat menuliskan di peraturan bahwa setiap orang berhak berpendapat, tetapi tetap menghargai pendapat rekan kerja.
6) Memberdayakan pemimpin
Pertimbangkan untuk memberdayakan pemimpin tim guna mengelola perbedaan pandangan politik anggota tim mereka. Anda juga bisa meminta mereka untuk mengingatkan peraturan perusahaan secara berkala kepada timnya.
Misalnya, mendorong pemimpin tim untuk mengenali pembicaraan politik yang berujung konflik dan memintanya memulai percakapan hal-hal umum dengan timnya.
“Karena saya sudah sering bilang ke mereka, jangan sampai ribut gegara politik. Beda boleh, bebal jangan, dan mereka nurut,” tambah Ibnu.
7) Buat kegiatan menyenangkan
Membuat kegiatan menyenangkan bagi karyawan tak perlu menunggu akhir atau pertengahan tahun. Anda bisa membuatnya sebelum mereka bekerja.
Misalnya, team building, olahraga bersama, atau kegiatan lain yang mendorong karyawan untuk mengenal rekan kerjanya lebih dekat.
8) Tempat kerja adalah lingkungan netral
HR perlu menekankan bahwa tempat kerja merupakan lingkungan netral.
Perusahaan, termasuk manajemen, tak akan mendukung pihak manapun dan dalam bentuk apa pun di pemilu, pilpres, maupun pilkada. Dengan demikian karyawan mengetahui pandangan politik manajemen.
9) Menjadi peacemaker
Sebagai individu, HR maupun pemimpin tim bisa saja berada di tengah-tengah rekan kerja atau anggota tim yang membicarakan kebijakan politik yang membuat mereka menggunakan nada tinggi.
Terkadang, berada di tengah perdebatan terasa menjengkelkan. Hal ini wajar. Sebagai HR, Anda dapat menjadi peacemaker dengan menengahi pembicaraan mereka atau membahas kondisi saat perdebatan berlangsung.
Memang, mengelola perbedaan pandangan politik di tempat kerja menjadi masalah cukup rumit, karena berpengaruh terhadap relasi antar karyawan serta produktivitas kerja.
Di sisi lain, HR dan manajemen punya kendali untuk mengelola hal tersebut dengan menjalankan kebijakan perusahaan untuk semua orang, mulai dari level staf hingga eksekutif dan dijalankan secara disiplin.
Leave a Reply