Di tengah riuh rendah informasi program strategis nasional, kondisi lapangan kerja di Indonesia masih berliku. Bahkan 2026–2027 akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena terdapat risiko pengangguran. Hal ini dinyatakan oleh World Economic Forum (WEF) dalam Global Risks Report 2026.
Memang, produksi domestik bruto (PDB)–sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara dalam periode tertentu–pada 2025 sebesar 5,05% dan untuk tahun ini diperkirakan tumbuh 4,9% hingga 5,1%. Kita boleh bersemangat dan optimis untuk meningkatkan PDB, tetapi di sisi lain, struktur ketenagakerjaan kita sedang menghadapi tantangan serius.
Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada Januari–Februari 2026
Berdasarkan survei yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), yakni Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) pada Januari 2026 tercatat pada angka 109,9 atau naik dibandingkan bulan sebelumnya (106,5). IKLK pada Februari naik di level 110,7.
IKLK merupakan pengukuran persepsi masyarakat terhadap kemudahan mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain, bila level IKLK naik, maka persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan ikut meningkat. Hal ini berlaku juga sebaliknya.
Pada kelompok sarjana, angka IKLK Januari adalah 120,4 tetapi pada Februari menurun menjadi 113,5, meskipun pada Desember 2025 berada pada level 117. Kelompok sebelahnya, pascasarjana, pun mengalami penurunan dengan mencatatkan IKLK sebesar 118,7 dan 101,7 untuk periode Januari dan Februari. Kelompok Pascasarjana mencatatkan penurunan pada hampir semua pengukuran indeks, kecuali Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (durable goods) dan Indeks Penghasilan Saat Ini.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan dasar. Tenaga kerja lulusan SMP ke bawah sekitar 37% dan berpendidikan SMA atau sederajat sebesar 36%. Lulusan perguruan tinggi–diploma, sarjana, dan pascasarjana–hanya sekitar 13% dari total angkatan kerja.
Dari hal di atas menggambarkan mayoritas kondisi lapangan kerja di Indonesia masih berkutat pada jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi dalam jumlah besar.
Kondisi ini sejalan dengan ekonomi dalam negeri yang ditopang oleh industri manufaktur, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Industri tersebut banyak membutuhkan tenaga kerja yang bersifat teknis dan operasional daripada lulusan sarjana maupun pascasarjana.
Bank Dunia memiliki laporan senada tentang Pathways to Middle Class Jobs. sebanyak 67% atau dua per tiga dari total pekerjaan di Indonesia masih berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah dan mayoritas tenaga kerja hanya berpendidikan menengah pertama atau lebih rendah.
Artikel terkait: 5 Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia dan Solusi Kolaboratif
Bagaimana Kondisi Lapangan Kerja di Indonesia Saat Ini?
Membaca data dari BPS maupun BI adalah ironi di dalam negeri. Orang-orang berusaha mencapai pendidikan tertinggi untuk memperbaiki kehidupan diri sendiri dan/atau keluarga mereka. Namun, kegiatan bisnis paling banyak menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA atau sederajat dan di bawahnya.
Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dari 2025–2026 adalah periode mendaki dalam penciptaan lapangan kerja baru bagi dunia usaha. Pasalnya, pelaku usaha dihadapkan situasi yang rumit.
Bila ingin membuka atau memperluas bisnis, maka mereka membutuhkan tenaga kerja. Namun, pasar kerja saat ini terhimpit di antara biaya operasional yang semakin tinggi serta daya beli masyarakat yang melemah. Ketika perusahaan merekrut karyawan baru, tetapi penjualan produk atau layanan berkurang, hal itu akan membebani mereka secara finansial.
Konsumsi domestik belum membaik
Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, menjelaskan bahwa konsumsi domestik belum membaik, padahal ini berlaku sebagai motor penggerak ekonomi. Ditambah lagi masalah produktivitas dan pertumbuhan upah yang mengalami ketimpangan.
Dalam lima tahun terakhir, lanjut Bob, produktivitas tenaga kerja Indonesia tumbuh sekitar 1,5% hingga 2% per tahun. Bila dibandingkan dengan kenaikan upah minimum, perbedaannya berada pada rentang 6,5% hingga 10% per tahun.
Gap tersebut membuat bisnis harus menghadapi biaya ketenagakerjaan yang tinggi, khususnya pada sektor padat karya seperti perusahaan manufaktur, serta beban regulasi atau birokrasi. Hasilnya, perusahaan membatasi diri untuk merekrut tenaga kerja baru. Tanpa peningkatan produktivitas yang sebanding, biaya produksi akan membengkak dan mengancam daya saing industri nasional. Jadi, efisiensi menjadi tujuan pelaku bisnis untuk tetap bertahan di tengah tekanan global dan domestik.
Tak heran jika Apindo memproyeksikan penciptaan lapangan kerja di Indonesia pada 2025–2026 akan sangat bergantung pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam penurunan biaya berusaha atau cost of doing business.
Baca juga: Anak Legal: 5 Masalah Hukum Tentang Ketenagakerjaan
Pengangguran berisiko bagi ekonomi
Laporan WEF tentang Executive Opinion Survey (EOS) 2025 menunjukkan bahwa kesempatan ekonomi yang berkurang atau pengangguran dapat mengancam ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pengangguran menempati posisi pertama.
Angka pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan generasi muda, dapat memicu ketidakstabilan sosial dan menurunkan daya beli nasional secara drastis.
Pada Februari lalu, data BPS tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan menjadi 4,74%. Penurunan ini salah satu level terendah dalam satu dekade terakhir. Saat ini, jumlah penduduk bekerja meningkat 1,37 juta orang, maka total penduduk bekerja mencapai 147,91 juta orang.
Namun, 57,70% pekerja masih terjebak di sektor informal dan 12,88% ialah pekerja keluarga yang tidak dibayar. Sebesar 32,06% penduduk bekerja atau 47,42 juta orang masih berada dalam kategori pekerja tidak penuh waktu, yang terdiri dari pekerja paruh waktu (24,24%) dan setengah pengangguran (7,81%). Artinya, satu dari tiga pekerja Indonesia belum bekerja secara penuh.
Jika tidak ditangani, Indonesia berisiko kehilangan momentum bonus demografi. Selain itu, negara akan terjebak dalam beban tanggungan sosial yang tinggi.
Artikel berikutnya: Perempuan Hadapi Kesenjangan Karier di Tempat Kerja, Ini Penjelasannya
Mengingat tak sedikit perusahaan yang mengadopsi AI, sehingga mengancam pekerja dengan keterampilan rendah hingga menengah, maka pemerintah bersama pihak swasta perlu beraksi dalam penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Beberapa langkah yang bisa ditempuh yaitu:
- Kurikulum pendidikan diselaraskan dengan kebutuhan industri
- Upskilling dan reskilling tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan teknologi
- Dorong investasi yang bersifat pada karya yang menyerap banyak tenaga kerja
- Perusahaan perlu mempertimbangkan model kerja hibrida atau gig economy untuk menyerap tenaga kerja terdidik secara lebih fleksibel
Bob menegaskan bahwa kesuksesan penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah dan dunia usaha dalam menurunkan biaya usaha, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat produktivitas tenaga kerja.
Kondisi lapangan kerja Indonesia 2026 menuntut kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan dunia usaha.
Ya, lowongan kerja masih tersedia, tetapi pemerintah perlu mendorong investasi yang tak hanya padat modal, juga padat karya. Di sisi pelaku usaha, mereka pun membutuhkan kepastian birokrasi, jaminan hukum, serta peningkatan kapasitas SDM yang sesuai kebutuhan bisnis.
Leave a Reply