Strategi Memanfaatkan Pasar Tenaga Kerja Indonesia

Pasar tenaga kerja kadang menjadi salah satu elemen yang terabaikan dalam pengelolaan SDM. Khususnya jajaran direksi dan manajemen lini kurang mengenal tipe atau jenis tenaga kerja yang tersedia di Indonesia. Padahal memahami hal ini adalah kunci dalam mengoptimalkan penempatan dan pengembangan karyawan.

Sebagai seorang HR atau manajemen, harus secara aktif mengenalkan diri pada dinamika pasar tenaga kerja, termasuk tren, persaingan, dan kebutuhan yang berkembang.

Memahami Pasar Tenaga Kerja Di Indonesia

Indonesia memiliki populasi 277,5 juta jiwa, negara terbesar keempat di dunia dan teratas di ASEAN dengan mortalitas sebesar 0,65 persen menurut data World Bank. 

Sampai tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi, dengan 69,3% penduduk berusia produktif (15-64 tahun) dan 30,7% tidak produktif.

Data BPS 2023 menunjukkan angkatan kerja mencapai 146,62 juta orang, tetapi tidak semuanya mendapatkan pekerjaan. 

Dari 138,63 juta penduduk yang bekerja, 17,58 juta orang belum mendapatkan pekerjaan permanen (pengangguran terbuka dan setengah pengangguran).

Pemerintah harus berhati-hati dalam menghadapi ancaman ini karena setiap tahun muncul 3,6 juta angkatan kerja baru. Apalagi Indonesia sendiri memiliki cara sendiri untuk penyerapan tenaga kerja, yaitu melalui tahap investasi.

Meskipun upaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan melalui cara ini telah dilakukan, serapan tenaga kerja dari hasil investasi masih rendah, dengan hanya 1,305,001 orang pada tahun 2022. 

Proyeksi dari Center of Economics and Law Studies (Celios) untuk tahun 2023 juga tidak menggembirakan, yaitu hanya sekitar 1,35 juta hingga 1,4 juta orang yang akan terserap. 

Sektor UMKM dan usaha informal menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, sedangkan sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan, akomodasi dan makanan-minuman, serta konstruksi juga berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja dalam negeri.

Pemerintah Perlu Memfasilitasi Warganya Bekerja Ke Luar Negeri

Untuk mengatasi kekurangan lapangan pekerjaan, pemerintah dan masyarakat perlu mengubah pandangan terhadap dunia ketenagakerjaan global. 

Bekerja di luar negeri bukanlah hal yang memalukan, sekali pun bekerja di bidang informal selama proses yang dilakukan adalah legal.

Pemerintah bisa mengupayakan untuk merebut bursa kerja global sebagai sebuah solusi dan mendorong warga bersaing secara internasional.

Fasilitasi rakyat dalam mencari pekerjaan di luar negeri adalah tindakan wajar, tanpa mengabaikan tanggung jawab dalam menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. 

Bekerja di luar negeri dalam era global sangat dibutuhkan, semua negara saling tergantung dalam mengisi kebutuhan ketenagakerjaan. 

Apalagi banyak negara yang kekurangan tenaga kerja usia produktif dan angka kelahiran negara mereka rendah. Tak heran jika pemerintah bisa merebut pasar tenaga kerja secara global.

Ironisnya, dalam situasi kekurangan lapangan pekerjaan, muncul isu TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang meresahkan. 

Presiden Jokowi membentuk Satgas TPPO dan menggelar operasi penangkapan terhadap penyalur tenaga kerja ilegal tanpa data yang valid. 

Dampaknya, ribuan calon pekerja migran dicegah dan diklaim sebagai korban TPPO, padahal masalah mereka bisa berbeda dengan praktik perdagangan orang. 

Ketidakaturan penempatan pekerja migran, seperti gaji rendah, jam kerja berlebih, kekerasan, dan penipuan, sering terjadi di sektor domestik. 

Isu TPPO muncul karena pejabat pemerintah bingung membedakan jasa penyalur tenaga kerja dengan perdagangan orang. Maka penting untuk mengidentifikasi permasalahan sesuai konteks dan bukan mengaitkannya dengan TPPO.

Memanfaatkan Pasar Tenaga Kerja Tidak Mudah

Strategi memanfaatkan pasar tenaga kerja indonesia seharusnya melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 

Meskipun menurut Migrant Watch, pekerja migran Indonesia umumnya tidak memiliki keterampilan tinggi, fokusnya seharusnya adalah memaksimalkan kemampuan kerja, keterampilan tugas, dan etos kerja yang dimiliki. 

Pemerintah dapat membangun sistem yang praktis dan melindungi hak-hak pekerja migran, dengan membedakan antara pekerja migran informal dan formal untuk memberikan perlindungan yang sesuai. 

Meskipun pasar tenaga kerja di Indonesia sangat kompetitif, studi dari SEEK menunjukkan bahwa banyak responden mencari pekerjaan baru dengan motivasi untuk posisi yang menarik atau jenjang karir. 

Perusahaan perlu memahami pentingnya menarik, merekrut, dan mempertahankan bakat karyawan. Tak hanya itu pemerintah juga harus memastikan keadilan dalam upah dan penawaran pekerjaan.

Hal ini tentunya membawa banyak pekerjaan rumah untuk pemerintah Indonesia saat ini.

Kebijakan Untuk Pasar Tenaga Kerja

Di era ketidakpastian ekonomi dan persaingan yang semakin ketat, pasar tenaga kerja menjadi pusat perhatian. 

Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting bagi semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, bisnis, dan individu untuk berkolaborasi untuk mengembangkan strategi yang tepat. 

Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 

Sementara itu, bisnis perlu berinovasi dalam merekrut dan mempertahankan bakat terbaik. 

Bagi individu, mengembangkan keterampilan dan fleksibilitas menjadi kunci sukses di pasar tenaga kerja yang berubah cepat. Dengan kerja sama yang kuat dan adaptabilitas, kita dapat menciptakan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan dan inklusif untuk masa depan.