Category: Industrial Relations
-
HRD Wajib Tahu Tentang Regulasi THR
THR atau tunjangan hari raya telah mengalami perjalanan panjang. Awalnya, THR hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) di kepemimpinan kabinet Soekiman Wirjosandjojo, era Presiden Soekarno, pada 1951. Kini, semua pekerja berhak atas tunjangan ini. Bahkan setiap tahun, pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau kepada pengusaha untuk memberikannya sesuai regulasi. THR Dan Imbauan Kementerian Ketenagakerjaan THR…
-
Aturan Baru Pajak Penghasilan 2024: Hitungan & Contohnya
Pada 1 Januari 2024, pemerintah Indonesia menerapkan aturan baru tentang tarif efektif rata-rata (TER) untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Perubahan signifikan dalam aturan ini membawa dampak besar bagi perusahaan dan karyawan. Salah satu aspek penting dari perubahan aturan ini adalah pengenalan TER yang dirancang untuk memberikan keadilan dalam pemotongan pajak karyawan. Ya, ini…
-
Aturan Baru Pajak Penghasilan, Teknologi Bisa Jadi Solusi Perusahaan
Jakarta—Solusi berbasis teknologi mampu menunjang kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan peraturan negara yang kerap diperbarui pemerintah. Salah satu kebijakan yang akan berdampak besar ke perusahaan di 2024 adalah tarif efektif rata-rata (TER) dengan keluarnya aturan baru terkait pajak penghasilan. TER sendiri secara resmi diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak…
-
Hak Cuti Tahunan Dan Istirahat Panjang Bagi Karyawan
Sudahkah Anda memanfaatkan cuti tahunan untuk berlibur atau istirahat dari rutinitas sehari-hari? Pernahkah Anda mendorong karyawan atau rekan mengambil cuti ini? Karyawan yang menggunakan cuti secara bergantian dengan rekan kerja dapat menghindari burnout, sehingga mendukung kinerja tim serta menyegarkan fisik dan mental mereka. Namun, langkah tersebut perlu pemantauan dari HR dan manajer. Bagaimana dengan pengelolaan…
-
Ini 7 Tugas Legal Manager Di Perusahaan
Dalam dinamika bisnis yang semakin kompleks, tugas legal manager di perusahaan menjadi sangat krusial. Ia harus memastikan operasional perusahaan berada dalam kerangka hukum yang tepat. Ia juga memperbarui regulasi terkini yang berkaitan dengan industri hingga ketenagakerjaan. Siapa Legal Manager? Legal manager atau manajer hukum adalah individu yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan memiliki tanggung jawab…
-
Peran LKS Tripartit Menjaga Keselarasan Hubungan Industrial
LKS tripartit berperan penting dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pihak perusahaan dan karyawan. Selain itu, ada pula bipartit sebagai opsi penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Menurut Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto dalam kegiatan May Day 2023, serikat buruh mampu menyampaikan aspirasi mereka melalui LKS tripartit untuk memperjuangkan hidup yang sejahtera, bahagia, dan nyaman. Namun, apa…
-
Penerapan Lembur Diatur Dalam Undang-Undang
Lembur adalah kegiatan yang melebihi jam kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sering kali kegiatan itu disertai dengan upah tambahan. Namun, jumlah upah lembur bervariasi antar perusahaan dan tergantung pada durasinya. Menambah jam kerja dapat dilakukan untuk mencapai target tertentu atau memastikan penyelesaian pekerjaan tepat waktu. Yang harus diingat, perusahaan harus mematuhi aturan jam lembur maksimal…
-
Strategi Memanfaatkan Pasar Tenaga Kerja Indonesia
Pasar tenaga kerja kadang menjadi salah satu elemen yang terabaikan dalam pengelolaan SDM. Khususnya jajaran direksi dan manajemen lini kurang mengenal tipe atau jenis tenaga kerja yang tersedia di Indonesia. Padahal memahami hal ini adalah kunci dalam mengoptimalkan penempatan dan pengembangan karyawan. Sebagai seorang HR atau manajemen, harus secara aktif mengenalkan diri pada dinamika pasar…
-
Hak Perempuan Di Tempat Kerja Ini Perlu HR Ketahui
Hak perempuan di tempat kerja di Indonesia masih terabaikan. Terutama pekerja perempuan di sektor perkebunan sawit dan perikanan. Hal itu dicatat oleh International Labour Organization (ILO) pada bulan ini. ILO mencatat terdapat 38 juta pekerja di kedua sektor tersebut dan pekerja perempuan mencapai 13,8 juta atau 35 persen. 5 Hak Perempuan Di Tempat Kerja Di…
-
5 Hak Perempuan Berdasarkan CEDAW
Hak perempuan di lingkungan kerja telah diatur di Undang-undang Ketenagakerjaan. Namun, harus kita akui bahwa pelaksanaan di lapangan masih ada ketimpangan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pekerja perempuan berkesempatan terbatas dibanding laki-laki, sehingga kesempatan bagi mereka tidak banyak dan partisipasi di dunia kerja pun rendah. Padahal hak perempuan sama seperti laki-kai, termasuk di tempat kerja.…